Bangka, UBB — 04 November 2025. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Pengadilan Negeri (PN) Pangkalpinang Kelas 1A menjalin kerja sama dengan Universitas Bangka Belitung (UBB) dalam kegiatan rekaman sidang, yang ditandai dengan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) bertempat di Ruang Betason 1, Rektorat UBB.

Kegiatan ini dihadiri oleh Ketua Deputi Bidang Informasi dan Data KPK Eko Marjono, serta Devi dan Ezar dari Direktorat Pembinaan Jaringan Kerja Antar-Komisi dan Instansi (PJKAKI) KPK. Dari Pengadilan Negeri Pangkalpinang turut hadir Ketua PN Kelas 1A Pangkalpinang, Jeni Nugraha Djulis, S.H., M.Hum.

Dari pihak UBB, hadir Rektor UBB Prof. Dr. Ibrahim, M.Si, Wakil Rektor Bidang Keuangan dan Umum, serta Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Sistem Informasi, dan Kerja Sama Dr. Hamsani, M.Sc. Turut mendampingi, Erry Gusnawan, S.E., M.M (Kepala Biro Perencanaan, Keuangan, Kepegawaian, dan Umum), serta Hesty, M.Pd (Kepala Biro Akademik, Kemahasiswaan, dan Kerja Sama). Turut hadir dari Fakultas Hukum UBB Dekan FH Dr. Jeanne Darc Noviayanti Manik, S.H., M.Hum, Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Reko Dwi Salfutra, S.H., M.H, Wakil Dekan Bidang Keuangan dan Umum Dr. Rio Armanda Agustian, S.H., M.H, serta Plt. Kabag Umum FH Mery Jumadi, S.E.

Dalam sambutannya, Rektor UBB Prof. Dr. Ibrahim, M.Si menyambut baik kerja sama ini dan menilai bahwa kegiatan rekaman sidang merupakan langkah strategis untuk menghubungkan dunia akademik dengan dunia praktisi hukum.

“Kerja sama ini merupakan tantangan mendasar bagaimana mensenyawakan dan mensinergikan dunia akademik dengan dunia praktisi,” ujar Prof. Ibrahim.
Beliau berharap, melalui kolaborasi ini, mahasiswa UBB dapat memperoleh manfaat langsung, baik melalui program magang, akses terhadap data dan informasi hukum, maupun peluang bagi praktisi dari KPK dan Pengadilan untuk mengajar di lingkungan UBB, baik di program S1 maupun S2.

Dari KPK diwakili Eko Marjono selaku Ketua Deputi Bidang Informasi dan Data KPK menyampaikan bahwa kerja sama ini merupakan langkah penting dalam memperkuat transparansi dan akuntabilitas proses peradilan di Indonesia.
“Kerja sama ini menunjukkan komitmen kuat dari civitas akademika UBB dan Pengadilan Negeri Pangkalpinang untuk mendukung keterbukaan dalam proses hukum, sebagaimana diharapkan masyarakat,” tutur Eko.

Ia menambahkan, meskipun fokus awalnya untuk perkara-perkara yang ditangani oleh KPK, sistem rekaman sidang ini nantinya dapat dikembangkan untuk perkara lain yang membutuhkan dokumentasi proses peradilan, termasuk kasus yang ditangani oleh kejaksaan atau kepolisian.

Sementara itu, Ketua Pengadilan Negeri Pangkalpinang, Jeni Nugraha Djulis, S.H., M.Hum, menyambut baik kerja sama rekam sidang ini. Ia menegaskan bahwa penerapan rekaman sidang akan membantu hakim dalam menjalankan tugas sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) dan prinsip transparansi.

“Dengan adanya rekam sidang, hakim akan lebih berhati-hati dan profesional dalam menjalankan tugasnya. Namun tentu tidak semua sidang dapat direkam, terutama yang bersifat tertutup untuk umum karena alasan privasi,” jelas Jeni.

Beliau juga menambahkan bahwa kerja sama ini tidak hanya memberikan manfaat bagi tiga lembaga yang terlibat, tetapi juga bagi masyarakat pencari keadilan, karena dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap sistem peradilan. (Humas UBB)